TAKALAR,Aspirasisulsel.id– Kabupaten Takalar mendapat dorongan dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia untuk menjadi daerah percontohan dalam penerapan dan penguatan nilai-nilai HAM di Indonesia.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto Sipin, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Takalar, Minggu (9/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Mugiyanto diterima langsung Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, di Rumah Jabatan Bupati Takalar, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang.
Mugiyanto menilai pemerintah daerah memiliki posisi penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan hak-hak dasarnya. Sebab, pemerintah kabupaten merupakan institusi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat dan berhubungan langsung dengan berbagai kebutuhan pelayanan.
Ia menyebut pemenuhan HAM harus diwujudkan melalui kebijakan dan pelayanan nyata, bukan sebatas program maupun dokumen pemerintahan.
“Kami mendorong Kabupaten Takalar menjadi salah satu role model dalam penguatan hak asasi manusia di daerah,” ujar Mugiyanto.
Menurutnya, sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan pemenuhan HAM meliputi pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, perlindungan sosial hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, Kementerian HAM mendorong adanya penguatan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Takalar untuk menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, berkeadilan, serta tidak membedakan masyarakat berdasarkan latar belakang tertentu.
Sementara itu, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menyambut positif dorongan tersebut. Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak-hak masyarakat.
Daeng Manye menjelaskan, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan dan pelayanan yang adil.
“Ini kami lakukan dalam rangka memastikan pemenuhan hak atas identitas melalui fasilitas administrasi dan data kependudukan, Pak Wamen. Ini saya yakin juga merupakan HAM warga masyarakat,” jelas Daeng Manye.
Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemkab Takalar adalah memperluas akses jaringan internet hingga wilayah kepulauan. Fasilitas tersebut memungkinkan masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan, termasuk pencetakan KTP dan dokumen lainnya secara daring tanpa harus datang ke ibu kota kabupaten.
Melalui kunjungan tersebut, Kementerian HAM dan Pemkab Takalar diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam mendorong pemerintahan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.
Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip HAM di Takalar tidak hanya menjadi komitmen pemerintah, tetapi juga dapat dirasakan langsung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. (*)
















