ASPIRASISULSEL.ID, TAKALAR – Laut boleh memisahkan jarak antara daratan dan kepulauan, tetapi perhatian dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat tidak boleh dibatasi oleh jarak geografis.
Bagi Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, masyarakat yang tinggal di Kepulauan Tanakeke memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan, memperoleh pelayanan, dan merasakan kesejahteraan sebagaimana masyarakat yang berada di wilayah daratan.
Prinsip itulah yang terus menjadi bagian dari arah pembangunan yang didorong Daeng Manye. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang merasa jauh dari perhatian pemerintah hanya karena tinggal di wilayah kepulauan dan pelosok.
Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, memperjuangkan pembangunan Tanakeke tentu bukan pekerjaan mudah. Namun, kondisi tersebut tidak membuat pemerintah daerah berhenti mencari jalan.
Daeng Manye memahami bahwa menghadirkan pembangunan di wilayah kepulauan membutuhkan perjuangan lebih luas. Tidak cukup hanya mengandalkan anggaran daerah, tetapi juga harus aktif membangun komunikasi, memperkuat jejaring, dan menjemput peluang program dari pemerintah pusat.
Karena itu, perjuangan pembangunan Takalar juga dilakukan hingga ke Jakarta melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan berbagai pihak terkait. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membuka akses dukungan pembangunan agar kebutuhan masyarakat kepulauan dapat diperjuangkan.
Bagi Daeng Manye, perjalanan ke Jakarta bukan sekadar agenda pemerintahan, melainkan bagian dari ikhtiar memperjuangkan program dan sumber-sumber pembangunan yang dapat membawa manfaat langsung bagi masyarakat Takalar, khususnya mereka yang tinggal di wilayah kepulauan.
Dari Internet hingga Pembangunan Infrastruktur
Perhatian Daeng Manye terhadap Kepulauan Tanakeke sudah terlihat sejak awal masa kepemimpinannya. Sekitar delapan bulan setelah dilantik sebagai Bupati Takalar, ia turun langsung mengunjungi wilayah kepulauan untuk melihat kondisi sekaligus mendengarkan kebutuhan masyarakat.
Salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatiannya adalah keterbatasan akses internet.
Daeng Manye bahkan mengungkapkan bahwa kehadiran internet di Tanakeke merupakan salah satu hasil perjuangan yang mulai terwujud tidak lama setelah dirinya dilantik sebagai Bupati Takalar.
“Saya dilantik 1 Maret dan internet hadir 19 April di Tanakeke,” ungkap Daeng Manye.
Rentang waktu tersebut menjadi salah satu gambaran upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat kepulauan sejak awal pemerintahan.
Bagi masyarakat Tanakeke, internet bukan sekadar fasilitas komunikasi. Kehadirannya membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak untuk memperoleh informasi pendidikan, masyarakat mengakses informasi, serta pelaku usaha mengembangkan aktivitas ekonomi dan menjangkau dunia digital.
Perhatian berikutnya diwujudkan melalui pembangunan kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke. Kehadiran kantor kecamatan diharapkan semakin mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Lebih dari sekadar bangunan, kantor kecamatan menjadi pusat aktivitas pemerintahan sekaligus ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, menyampaikan aspirasi, dan mengurus berbagai kebutuhan pelayanan publik.
Di bidang infrastruktur, pembangunan jalan paving sepanjang satu kilometer juga mulai dikerjakan. Pembangunan ini diharapkan memperbaiki akses dan mempermudah mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sementara itu, kebutuhan listrik juga terus diperjuangkan melalui upaya pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Program energi terbarukan tersebut menjadi salah satu perhatian untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat kepulauan, dengan pengembangan lebih lanjut yang sedang diupayakan.
Tidak hanya infrastruktur, perhatian terhadap kehidupan masyarakat juga menjadi bagian dari pemikiran Daeng Manye. Salah satunya melalui rencana program bedah rumah di Kepulauan Tanakeke yang ingin diperjuangkan ke depan.
Rencana tersebut menjadi bagian dari perhatian terhadap kebutuhan dasar warga, agar pembangunan tidak hanya terlihat dari infrastruktur, tetapi juga menyentuh kualitas kehidupan keluarga.
Dari Tanakeke, Nama Takalar Dikenal hingga Tingkat Internasional
Perhatian terhadap Tanakeke tidak hanya menyangkut pembangunan fisik. Potensi lingkungan dan keanekaragaman hayati yang dimiliki kawasan kepulauan tersebut juga mendapat ruang untuk diperkenalkan lebih luas.
Tanakeke berhasil meraih penghargaan internasional Sectoral Label Award bidang keanekaragaman hayati dari Small Islands Organisation (SMILO) yang berpusat di Paris, Prancis, bekerja sama dengan Blue Forest (Yayasan Hutan Biru) Indonesia.
Penghargaan tersebut menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Takalar sekaligus membuka peluang bagi Tanakeke untuk semakin dikenal di tingkat internasional sebagai kawasan kepulauan yang memiliki kekayaan lingkungan dan potensi pengelolaan berkelanjutan.
Dukungan dan dorongan pemerintah daerah juga membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam jejaring internasional. Kepala Desa Tompotana dijadwalkan berangkat ke Senegal pada 29 November untuk mengikuti agenda terkait pengembangan pulau berkelanjutan.
Kesempatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat lokal untuk memperluas pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan dalam upaya pengelolaan kawasan kepulauan.
Selain itu, pengembangan Tanakeke sebagai destinasi wisata juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah. Potensi alam, pesisir, dan kekayaan lingkungan yang dimiliki diharapkan dapat menjadi kekuatan baru untuk mendorong ekonomi masyarakat setempat.
Dengan demikian, Tanakeke tidak hanya dipandang sebagai wilayah yang membutuhkan pembangunan, tetapi juga sebagai kawasan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan diperkenalkan lebih luas.
Pembangunan Inklusif, Tidak Ada Pulau yang Dilupakan
Daeng Manye menegaskan bahwa wilayah kepulauan dan pelosok harus menjadi bagian penting dalam fokus pembangunan Kabupaten Takalar, termasuk kawasan yang memiliki karakteristik daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia ingin pembangunan di Tanakeke berjalan seiring dengan kemajuan wilayah Takalar di daratan. Masyarakat kepulauan harus memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati infrastruktur, pelayanan publik, dan berbagai program peningkatan kesejahteraan.
Dalam kurun waktu satu tahun delapan bulan pemerintahannya, sejumlah perhatian telah diarahkan ke Tanakeke. Meski demikian, ia menyadari masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diperjuangkan.
Salah satunya adalah rencana program bedah rumah bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, peningkatan infrastruktur, akses energi, pelayanan, dan pengembangan potensi wisata akan terus menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah.
Keterbatasan anggaran justru menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk semakin aktif membangun komunikasi dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar lebih banyak program dapat menjangkau wilayah kepulauan.
Bagi Daeng Manye, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari kemajuan pusat kota atau wilayah daratan. Ukuran keberhasilan pembangunan juga terlihat dari sejauh mana masyarakat di pulau-pulau dan pelosok merasakan kehadiran pemerintah.
Sebab, setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk hidup lebih baik, di mana pun mereka berada.
Laut boleh menjadi pemisah geografis, tetapi tidak boleh menjadi pembatas perhatian dan pelayanan pemerintah. Tanakeke adalah bagian dari Takalar, dan masa depan masyarakat kepulauan harus tumbuh bersama kemajuan seluruh daerah. (*).
















