TAKALAR,Aspirasisulsel.id – Pemerintah Kabupaten Takalar mendorong percepatan pencairan Dana Operasional Pemerintahan Desa Non-SILTAP tahap II untuk periode April hingga Juni 2026. Langkah ini dilakukan guna memastikan aktivitas pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar.
Arahan tersebut disampaikan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, saat menerima Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Takalar, Parawansa, bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Takalar, Muh. Rifai, di ruang kerja Bupati, Senin (24/8/2026).
Dalam pertemuan itu, APDESI Takalar menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan anggaran operasional desa, khususnya pencairan tahap kedua yang mencakup tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni.
Menanggapi hal tersebut, Daeng Manye langsung meminta Kepala BPKD Takalar agar segera menindaklanjuti proses pencairan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, dukungan anggaran operasional menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
Selain membahas pencairan anggaran, Bupati Daeng Manye juga mengingatkan para kepala desa agar terus menjaga kebersamaan dan memperkuat koordinasi dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Ia menilai, soliditas antarkepala desa diperlukan agar berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik.
“Pak Desa harus selalu solid dalam menjalankan pemerintahan di desanya, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pesan Daeng Manye.
Pemerintah Kabupaten Takalar berharap percepatan proses pencairan dana tersebut dapat mendukung kelancaran operasional pemerintah desa tanpa mengabaikan aturan pengelolaan keuangan daerah.
Sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa juga diharapkan terus diperkuat, sehingga pembangunan dapat berjalan hingga tingkat desa dan kebutuhan masyarakat memperoleh pelayanan secara optimal.
















