ASPIRASISULSEL.ID, Parepare – Jurnalis dan pekerja media se Kota Parepare menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (12/11/2026).
Aksi itu sebagai reaksi pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid yang memprovokasi profesi jurnalis dan media.
Aksi para jurnalis dimulai dengan berjalan mundur sejauh sekitar 500 meter menuju depan Kantor Wali Kota Parepare yang berada di Jalan Jendral Sudirman.
Massa juga melakukan teatrikal dengan memotong seekor ayam.
Darah ayam kemudian diteteskan di atas foto Wali Kota Tasming Hamid sebagai bentuk protes atas ucapan Tasming Hamid yang menghalalkan darah media.
Setelah itu, para jurnalis melemparkan kartu pers mereka tepat di dekat foto yang telah berlumur darah ayam tersebut.
Koordinator lapangan Parepare, Rachmat Ariadi mengatakan, aksi ini merupakan bentuk protes terhadap ucapan Tasming dalam rekaman audio viral.
Rekaman itu diambil saat kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pemerintah kota pada 6 November 2026.
“Hari ini kami dari jurnalis se-Kota Parepare dan pekerja media melakukan aksi unjuk rasa sebagai reaksi audio viral yang dilakukan oleh Wali Kota Parepare pada saat monev 6 November kemarin,” katanya.
Ariadi mengungkapkan, dalam rekaman tersebut Tasming Hamid memprovokasi dan melakukan upaya pembungkaman terhadap kerja-kerja jurnalis.
“Wali Kota Parepare juga menyebut wartawan halal darahnya bagi yang melakukan kritik kepada Pemerintah Kota Parepare,” ungkapnya.
Dalam demonstrasi ini, jurnalis Parepare mengecam keras tindakan provokasi Wali Kota Parepare terhadap media.
Kedua, menuntut permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh media di Parepare.
Ketiga, mendesak klarifikasi langsung terkait ucapan “halal darahnya media”.
Keempat, menuntut pertanggungjawaban dalam waktu 1×24 jam.
Kelima, menuntut penghentian segala bentuk intimidasi dan provokasi terhadap kemerdekaan pers yang dilindungi Undang-Undang Pers.
Ariadi menegaskan, pihaknya memberi tenggat waktu 1×24 jam bagi Tasming untuk meminta maaf dan menarik ucapannya di hadapan jurnalis.
Jika tidak dipenuhi, jurnalis Parepare akan menempuh jalur hukum.
“Kalau Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, tidak melakukan permintaan maaf atau tidak menarik ucapannya di hadapan jurnalis se-Kota Parepare dalam waktu 1 kali 24 jam, kami akan melakukan somasi hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Parepare, Tasming Hamid menyampaikan ancaman bernada keras terhadap jurnalis dan yang dinilai terus menyudutkan pemerintah daerah.
Tasming bahkan mengaitkan sikap media itu bermuka dua dan halal darahnya.
Ancaman bernada keras ini mencuat melalui rekaman suara Tasming saat menghadiri acara Monitoring dan Evaluasi SKPD di Auditorium BJ Habibie, Parepare, Jumat (6/11/2026).
Tasming mengaku dirugikan dengan sikap media yang kerap menulis berita negatif.
“Dihajar juga pemerintah dengan berita yang tidak pantas, yang sebenarnya enggak seperti itu,” katanya dalam rekaman.
Dia mempertanyakan etika media mitra yang tetap menyerang pemerintah secara masif.
Pihaknya merasa heran dengan sikap media yang mengambil anggaran daerah tetapi terus melontarkan kritik.
“Tapi ya ada media ini, dia sudah berkontrak dengan pemerintah daerah, ya kan. Kemudian, di sisi lain dihajar juga ini pemerintah. Maunya ini apa?” cetusnya.
Tasming memerintahkan Kadis Kominfo menyeleksi ketat seluruh kontrak kerja sama pers satu pintu.
Dia menegaskan tidak mentoleransi media bermuka dua dan menganggap sikap tersebut terlarang dan halal darahnya.
“Jadi, Pak Kadis AA, BB tidak ada istilah abu-abu. Di agama saja itu tidak ada istilah Bali Bella’. Bali Bella’ itu haram itu,. Halal darahnya itu yang Bali Bella,” ujarnya.
“Tidak ada Pak, Bali Bella. Termasuk di pemerintah ini semua yang berkontrak lah. Ya kan, tapi kan syaratnya satu pintu sekarang. Di Kominfo saja sekarang,” tegas Tasming.
Dia menyebut pemberitaan kritis hanya bisa ditoleransi apabila didasari fakta yang benar.
Namun, ia menyudutkan wartawan yang sengaja mencari kesalahan pemerintah daerah secara berulang.
“Tapi kan aneh juga ini. Berita siapa itu yang medianya ini-ini, hanya menghajar pemerintah. Tapi ada dikontraknya juga oleh pemerintah. Dia maunya apa coba?,” tuturnya.
“Kalau misalnya beda cerita lagi kalau misalnya beritanya itu benar, misalnya dia mengkritik dia hajar, ya okelah, kita maklumi lah, ya kan? Ini biarpun di pemerintah, beritanya masalah pemerintah dihajar terus ki, ih! Itu ciri-cirinya,” katanya.
Dalam sambutannya itu, Tasming mengecap media yang tidak sejalan sebagai pihak yang kurang ajar.
Kendati demikian, ia mengaku masih bersedia bermitra dengan media yang dinilai profesional.
“Sekali lagi, Pak Kadis memang agak aneh gitu, agak keras sedikit tuh. Karena ya kan tapi tidak semua juga media ini kurang ajar, ada juga media-media profesional yang bagus,” pungkasnya. (Luthfi).
















